Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tahun 2025-2029

Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) Kejaksaan RI.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI, KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUBBAGIAN

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

RENJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 2025-2029

Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Kejari Sukoharjo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

RENSTRA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 2025-2029

Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi (Tusi) Kejaksaan RI.

LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO TRIWULAN II TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan II tahun 2025.

LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO TRIWULAN I TAHUN 2025

Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Negeri Sukoharjo ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan I Tahun 2025.

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

STANDAR PELAYAN DI LINGKUNGAN KEJARI SUKOHARJO

SOP BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Standar Pelayanan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

SOP BIDANG BARANG BUKTI & BARANG RAMPASAN

Standar Pelayanan Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sukoharjo 

INSJA No 3 Th 2019 TENTANG CMS

PERJA NO 002 Tahun 2019 TENTANG KODE SURAT

PERJA 1 TH 2020 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT

INSJA No. 02 Th 2020 TENTANG Pola Hidup Sederhana JA

PERJA NO 11 TH 2019 TENTANG KARIR DI KEJAKSAAN

PERATURAN KEJAKSAAN NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH

PERATURAN BKN No 24 Th 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS

Peraturan Pemerintah No. 53 Th 2010 Tentang Disiplin PNS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG PERKOPERASIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG INTELIJEN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG BANTUAN HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG CAGAR BUDAYA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG PORNOGRAFI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004

TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG KOMISI YUDISIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG PERKEBUNAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999

TENTANG BANK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG PSIKOTROPIKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981

KITAB HUKUM ACARA PIDANA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG PELAYANAN PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG BANTUAN HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KUH PERDATA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

KUHP

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG KEJAKSAAN RI